Kepala BGN: Realisasi Anggaran MBG Capai Rp8,2 Triliun, Target 20 Juta Penerima Manfaat

JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 11 Agustus 2025 telah mencapai Rp8,2 triliun. Targetnya, hingga akhir bulan ini, realisasi dapat meningkat menjadi Rp10–11 triliun.

Dari alokasi tersebut, BGN telah membentuk 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.

“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta, dan insya Allah akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan, dilansir, Selasa (12/8).

Dana Rp8,2 triliun tersebut difokuskan untuk intervensi gizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil di berbagai daerah.

BGN menargetkan jumlah SPPG beroperasi mencapai 8.000 unit pada akhir Agustus, dengan jumlah penerima manfaat mendekati 20 juta orang.

Untuk mempercepat pencapaian target, Dadan mengatakan pihaknya mempercepat proses verifikasi dan mempersingkat prosedur administrasi, termasuk pengiriman dana lebih awal kepada penyelenggara MBG.

“Kami sudah lebih dari dua minggu ini mempercepat verifikasi dan pembiayaan, supaya penerima manfaat bisa meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujarnya.

Strategi lain yang ditempuh adalah mempercepat pengadaan melalui sistem elektronik e-Katalog. Menurut Dadan, sebagian pengadaan akan dilakukan langsung oleh BGN, sementara percepatan pembangunan dapur MBG akan melibatkan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan program MBG menjangkau 20 juta penerima manfaat pada akhir Agustus 2025. Bahkan, ia optimistis target tersebut dapat tercapai sebelum 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

“Mereka lapor ke saya, Pak ini bisa dipercepat, kemungkinan besar kita bisa mencapai angka 20 juta insya Allah sebelum 17 Agustus, dan sesudah itu akan naik terus. Kita berharap bulan Desember tahun ini akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” kata Presiden di Jakarta bulan lalu.

Prabowo juga mengingatkan agar pelaksanaan program tetap menjaga standar, termasuk memastikan pengurus dapur dan staf administrasi-keuangan mendapatkan pelatihan yang memadai. “Dan itu butuh waktu,” ujarnya.